Pengentasan kemiskinan, berhasilkah Indonesia?

Pengentasan kemiskinan, berhasilkah Indonesia?

21 November, 2018

Dari tahun ke tahun, pemimpin silih berganti, program pengentasan kemiskinan selalu menjadi agenda utama dalam sebuah pemerintahan. Tentu saja termasuk Indonesia. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia tercatat masih memiliki lebih dari 28 juta jiwa penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Sebenarnya pemerintah sudah memiliki program yang baik dan bagus dalam setiap masalah pemerintahan. Secara teori, program penanggulangan kemiskinan pun terlihat baik dan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, semua kembali pada kenyataan, yakni sinkronisasi antara teori program yang tertulis dengan praktek nyata di lapangan. Segala program yang direncanakan sedemikian rupa oleh pemerintah hanya akan berhasil bila praktek dilapangan pun berjalan sesuai yang direncanakan. Untuk ini, pengawasan dalam setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting.

Macam-macam dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan dapat mengakibatkan munculnya gejala sosial yang baru pula, seperti pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, penculikan, sengketa hak tanah, perebutan harta warisan, dan lain sebagainya.

Mendengar kata kemiskinan, sudah pasti Anda tebak bahwa seseorang yang dikatakan miskin jika dirinya tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain, seseorang tersebut hidupnya serba kekurangan serta tidak mempunyai harta yang lebih didalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara umum, kemiskinan berarti kurangnya tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Jadi, mereka yang termasuk ke dalam garis kemiskinan adalah apabila tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat pokok. Jika di dalam suatu negara tingkat kemiskinannya cukup tinggi, maka biasanya negara tersebut digolongkan ke dalam negara yang sedang berkembang.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, penduduk miskin per Maret 2016 sebesar 10,86% dari total populasi, atau sebanyak 28,01 juta orang. Angka itu turun disbanding Maret 2015 yang mencapai 11,22%, atau sebanyak 28,59 juta orang. Dibandingkan dengan September 2015, juga terjadi penurunan, yaitu 11,13%, atau 28,51 juta orang.

Dari sisi persentase, penduduk miskin di Indonesia paling banyak di Pulau Maluku dan Papua, yakni 22,09% dari total populasi Maluku dan Papua. Sedangkan dari sisi absolut, penduduk miskin paling banyak terdapat di Pulau Jawa yaitu 14,97 juta orang, disusul Pulau Sumatera 6,28 juta orang. Pulau Jawa mencatat penduduk miskin terbanyak karena memang jumlah penduduknya yang paling banyak atau paling padat.

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio juga menurun pada Maret 2016 dibanding Maret 2015 maupun September 2015. Data BPS menyebutkan, gini ratio pada Maret 2016 sebesar 0,397, atau menurun jika dibanding Maret 2015 sebesar 0,408 dan September 2015 sebesar 0,402.

Pemerintah harus terus mengupayakan penurunan jumlah penduduk miskin, baik penduduk miskin absolut yang sebanyak 28,01 juta maupun penduduk hampir miskin yang mencapai 62 juta orang. Salah satu instrument mengentaskan kemiskinan adalah pajak. Pajak bukan saja dilihat dari sisi kedaulatan negara, tapi juga menciptakan semangat gotong untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Penyelesaian masalah sosial masyarakat harus dilakukan lintas sektor. Masyarakat, termasuk dunia usaha, diminta berperan aktif mengambil bagian dalam setiap program mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan.

Pengentasan penduduk miskin harus menjadi perhatian banyak pihak, terutama keluarga menengah- atas dan pemerintah. Keterlibatan semua pihak dan didukung oleh program-program pemerintah yang menyasar langsung penduduk miskin, diharapkan jumlah penduduk miskin akan terus menyusut. Masyarakat harus bergotong royong dalam mengentaskan kemiskinan.